TIMES WAMENA, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah mengkaji potensi pengembangan lahan dan bandara alternatif di Arab Saudi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih terjangkau dan efisien.

"Pengembangan lahan dan bandara alternatif menjadi salah satu opsi, terutama jika terdapat lokasi miqat yang dekat," ungkap Indra Gunawan, Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH, di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Indra menjelaskan, salah satu kendala utama yang menyebabkan masa tinggal jamaah haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 40 hari adalah antrean keberangkatan dan kepulangan.

Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur di Bandara Jeddah dan Madinah, serta sistem slot penerbangan yang diatur oleh General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Durasi tinggal yang panjang tersebut turut berdampak pada meningkatnya biaya ibadah haji. Menurut rekomendasi Panja Haji DPR RI 2025, pengurangan masa tinggal menjadi salah satu solusi strategis.

"Selain itu, tantangan lain muncul dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, serta keterbatasan akses keuangan jemaah di berbagai daerah," tambah Indra.

Sementara itu, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan, M. Mauludin, menyebut bandara alternatif yang tengah dikaji memiliki kapasitas terbatas dengan hanya dua landasan pacu.

"Bandara ini hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam, sehingga diperlukan investasi untuk meningkatkan fasilitas bandara dan terminal haji," jelasnya.

Optimalisasi Bandara Eksisting

Mauludin juga mengusulkan optimalisasi bandara yang sudah ada sebagai solusi jangka pendek. Hal ini melibatkan konsultasi intensif dengan Presiden,

Kementerian/Lembaga, BUMN, dan pihak terkait untuk mendistribusikan jamaah haji Indonesia ke bandara lain. Langkah ini bertujuan mengurangi konsentrasi di Bandara Jeddah dan Madinah.

Untuk jangka panjang, dibutuhkan pembangunan fasilitas pendukung seperti terminal, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan yang lebih memadai. Hal ini penting untuk mendukung kebutuhan medis jamaah, terutama lansia.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), Ramadhan Harisman, menambahkan bahwa lahan dan bandara baru yang berdekatan dengan miqat memiliki posisi strategis sebagai zona hub haji di masa depan.

"Pengurangan durasi haji ini dapat menekan biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi sehingga meningkatkan efisiensi layanan," jelas Ramadhan.

Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih efektif sekaligus menurunkan biaya yang harus ditanggung oleh jemaah. (*)