TIMES WAMENA, JAKARTA – > 

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah berulangnya kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir masalah yang menyangkut keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

“Penonaktifan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan kejadian serupa tidak lagi terjadi. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kami,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Beberapa dapur MBG yang dihentikan operasionalnya antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, Cipongkor Neglasari, Cihampelas Mekarmukti, serta SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah.

Menurut Nanik, puluhan SPPG tersebut kini menunggu hasil uji laboratorium yang tengah diproses oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, baik berupa perbaikan sistem, penguatan pengawasan, maupun pemberian sanksi terhadap mitra penyelenggara yang lalai.

“BGN berkomitmen untuk memperketat pengawasan agar kepercayaan publik terhadap Program MBG tetap terjaga,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh dapur MBG yang dikelola SPPG wajib dilengkapi dengan alat uji (test kit) untuk memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, balita, maupun ibu hamil.

Instruksi itu sekaligus memperkuat standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan MBG. “Kita sudah menetapkan aturan, semua peralatan harus dibersihkan dengan teknologi modern agar aman. Selain itu, sebelum makanan disalurkan harus melalui uji test kit untuk memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya,” kata Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (29/9). (*)