TIMES WAMENA, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyebut sekitar 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang dipantau dan dalam proses peringatan.

Hal itu dipaparkan Tigor  saat menjadi pembicara dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratisn (MBG) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

"SPPG-SPPG yang jelek dan tidak melaksanakan SOP, serta menyebabkan indikasi keracunan pangan itu segera dipantau. Dan saat ini, ada kurang lebih 40 dari mereka dalam proses peringatan dan hukuman, selama dua minggu tidak boleh jalan sampai bisa memperbaiki," katanya.

Ia menambahkan, BGN memastikan seluruh SPPG diawasi secara optimal dalam menjalankan SOP dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan melalui pengawasan yang berkelanjutan.

"Ini yang kita rancang bersama Bappenas. Jadi, strategi arsitekturnya adalah kita buat satuan pelayanan yang melayani 2.500 sampai 3.000 penerima manfaat. Oleh karena itu, kita mempunyai rencana target penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita ada kurang lebih 82,9 juta," paparnya.

Tigor menegaskan, tiap SPPG tidak bisa beroperasi tanpa ada ahli gizi, akuntan, dan kepala SPPG. Ketiga pegawai tersebut menjadi kunci yang menentukan jalannya Program MBG.

"Jadi itu sudah tata kelola kita, dengan menempatkan ahli gizi di semua SPPG. Jadi, tidak boleh ada SPPG yang berjalan tanpa adanya kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan," tuturnya.

Tigor juga mengemukakan bahwa Program MBG dapat mendukung ekonomi sirkular dengan memberdayakan setiap petani, peternak dan nelayan untuk diserap oleh tiap SPPG.

"Setiap petani, peternak, dan nelayan di satu wilayah itu harus diberdayakan menjadi sumber bahan pangan untuk dijual ke SPPG, dari SPPG baru diedarkan ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga anak-anak sekolah. Jadi, inilah strategi dan struktur tata kelola besarnya," ucap Tigor. (*)